RSS

Desa Bisa Terima Dana Lebih Dari Rp 2,5 Milyar Per Tahun

IPPMIKe depan desa memiliki sumber daya cukup besar untuk mendukung kemandirian masyarakat. Peluang itu, didukung oleh potensi sumber dana yagn cukup banyak. Saat ini, tidak kurang dari enam sumber dana, masuk ke desa. Yakni APBN, alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil, pajak dan retribusi, bantuan keuangan APBD Propinsi serta Kabupaten dan Kota, hibah dan lain-lain yang sah dan tidak mengikat. Jika digali dan dikelola dengan benar, desa bisa menerima lebih dari Rp 2,5 Milyar per tahunnya, demikian Rukijo, Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan RI dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) di Jakarta, 20 Desember 2014.

Rukijo menyayangkan, selama ini, masyarakat seringkali hanya terfokus pada dana desa yang bersumber dari APBN saja. Padahal, penganggaran dana yang berasal dari APBN itu masih menyisakan berbagai ketidakpastian akibat data jumlah desa yang terus berubah. “Data terakhir per 10 Desember adalah 74.045 desa,” ujarnya.

Pada sisi lain, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak hanya membawa sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa. Fasilitator dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan itu.” imbuh Budiman Sudjatmiko, anggota DPR RI yang bernomor anggota 182 dari Dapil Jawa Tengah VIII ini di hadapan peserta Rakernas.

Budiman Sudjatmiko mengakui, peran penting fasilitator pasca implementasi UU Desa. Namun, sebaliknya ia mengingatkan perlunya revolusi mental di kalangan para pendamping masyarakat ini.

Hal senada disampaikan oleh Arie Sujito. Menurut Dosen Sosiologi UGM yang juga peneliti IRE ini, pendamping desa tetap diperlukan. Akan tetapi, mindsetnya harus diubah dari pendamping proyek menjadi pendamping masyarakat, dari fasilitator mekanik menjadi fasilitator organik. “Kalau fasilitator masih mendominasi dan menempatkan masyarakat sebagai obyek, maka sejatinya ia tidak melakukan pemberdayaan, namun kolonialisasi.”

Dalam kesempatan yang sama, Prabawa Eka Soesanta, Badan Diklat Kemendagri dan dewan pakar IPPMI mengingatkan kembali tentang kredo fasilitator yakni pergi kepada masyarakat, tinggal bersama mereka, cintai mereka, layani mereka, belajar dari mereka,bekerja dengan mereka dan mulai dari apa yang mereka miliki. “Fasilitator adalah motivator, dinamisator dan katalisator bagi masyarakat, “pungkas Prabawa.

Rakernas IPPMI akhir tahun 2014 ini, mengeluarkan tiga rekomendasi penting. Pertama, mendesak Presiden Jokowi memastikan implementasi UU Desa  melalui penguatan desa dan pendampingan tahun 2015, serta memberi perhatian khusus pada asset-aset yang berasal dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis desa. Kedua, pendampingan masyarakat desa ke depan harus mempertimbangkan kompetensi, dan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan karakteristik wilayah perdesaan dan komunitas yang didampingi. Ketiga, memastikan ketersediaan dana fasilitator untuk penyelesaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat TA 2014”. (IPPMI/Sesvil)

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on December 22, 2014 in Siaran Pers

 

Tags: , ,

Di Mantang, Sistem Organisasi di UPK Mulai Berkembang

Papan Informasi di kantor UPK Mantang. (foto.dok/sesvil,20141208)

Papan Informasi di kantor UPK Mantang. (foto.dok/sesvil,20141208)

Dalam rangka meningkatan penguasaan pelaku tentang pengelolaan media informasi, Spesialis IEC melakukan coacching terhadap ketua,sekretaris dan bendahara UPK, Pendamping Lokal UPK (PL-UPK), Pendamping Lokal (PL) dan Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan.

Pertemuan ini berlangsung di kantor UPK, lebih banyak menggunakan metode diskusi dan dialog. Ini sebagai media ekplorasi pengalaman dari kalangan pelaku di kecamatan. Fokus pembahasan lebih kepada diseminasi informasi yang telah dijalankan, baik ditingkat kecamatan maupun di desa.

Media penyebaran komunikasi,informasi dan edukasi yang telah dilakukan berupa pertemuan formal dan informal, papan informasi, papan proyek, prasasti, spanduk, banner,poster, buletin dan surat resmi secara kelembagaan UPK. Belum ada media komunikasi,informasi dan edukasi lain yang dikembangkan di Kecamatan Mantang.

Media virtual seperti facebook, twitter, blog, SMS mapun BBM belum difungsikan secara kelembagaan. Namun, secara personal, beberapa pengurus cukup aktif sebagai pengguna media sosial tersebut. Dari banyak media virtual tersebut, blog dan web termasuk media yang belum familier bagi UPK dan PL.

Secara kelembagaan, UPK telah menggunakan surat sebagai media komunikasi formal dengan relasi kerja. Cukup banyak surat yang sudah diterbitkan. Pada aspek ini, sistem menajemen organisasi berfungsi cukup baik. Tidak banyak UPK berbuat hal serupa dalam menjalankan fungsi kelembagaannya.

Terkait kelengkapan media informasi di kantor, masih banyak yang belum dimiliki UPK Mantang. Alur kegiatan dana bergulir, tugas dan tanggungjawab masing-masing personil UPK dan PL, Nilai-nilai sebagai standar pelayanan terhadap masyarakat dampingan.

Disamping itu. Papan informasi keuangan UPK, kondisinya tidak di-update. Bahannya cukup bagus, hadiah dari Bank Syariah Mandiri. Namun, fungsinya tidak optimal. Menurut Alex Karman, Ketua UPK Mantang, pihak terkendala memperbarui informasi keuangan UPK, karena tulisan pada papan itu tidak bisa dihapus. Bahannya, beda dengan whiteboard yang biasa mereka gunakan.

Hal lain, fokus utama yang menjadi perhatian Spesialis IEC Provinsi Kepri dalam setiap kunjungan lapangan adalah pengelolaan papan informasi program. Alhamdulillah, di kantor UPK Mantang, pengelolaannya cukup baik. Posisi letaknya sangat strategis, berada di depan kantor UPK. Cukup mudah diakses oleh para warga yang ada berkunjung ke kantor UPK maupun kantor camat.

Tata letak isi atau layout sudah dibuat sedemikian rupa, isi informasi yang ditampilkan cukup beragam serta di-update. Dari aspek kelengkapan isi dan format layout, lebih maju dari kecamatan lain yang pernah dikunjungi Spesialis IEC Provinsi Kepri. Namun, petugas yang menempelkan tidak taat dengan layout yang ada. Sehingga tampilan kurang menarik dan kurang teratur. Ada lembar informasi yang ditempelkan di luar batas layout. Hal sederhana, tapi butuh kedisplinan untuk menerapkannya.

Album Foto Kegitan Tahun 2013 di Kantor UPK Mantang (Foto.dok/sesvil, 20141208)

Album Foto Kegitan Tahun 2013 di Kantor UPK Mantang (Foto.dok/sesvil, 20141208)

Fakta ini, sudah dibahas dengan ketua UPK dan FKP. Periode ke depan, kejadian serupa diyakini tidak akan terulang lagi. Ketua UPK dan FKP, berkomitmen untuk menindak lanjutinya, demi terwujudnya media informasi warga yang menarik dan menyenangkan.

Selain itu, UPK juga sepakat akan menggunakan media sosial seprti Facebook sebagai wahana penyebaran informasi program dan kegiatan UPK. Sekaligus untuk mempromosikan hasil karya kelompok SPP se-Kecamatan Mantang.

Tidak hanya itu, layanan SMS juga akan dioptimalkan. Media ini digunakan sebagai penyebar informasi kepada masyarakat dampingan UPK. Untuk tahap awal, isi SMS terkait dengan penyaluran dana bergulir, tunggakan kelompok dan kemajuan kegiatan lain di UPK, demikian beberapa kesepakatan hasil coaching Spesialis IEC RMC-1 Provinsi Kepri terhadap Pengurus UPK dan Pendamping Lokal di Kecamatan Mantang, tanggal 8 Desember 2014.(Sesvil).

 
Leave a comment

Posted by on December 11, 2014 in Berita, Media Informasi

 

Tags: , , ,

Penyaluran BLM Kabupaten Bintan Capai 94 Persen.

PROG PENC DAN PENYAwal Desember 2014, PNPM-Mandiri Perdesaan Kabupaten Bintan, telah menyalurkan 94 persen lebih dana BLM-nya ke desa. Dari sembilan kecamatan lokasi program, empat kecamatan serapan dananya sudah mencapai 100 persen yakni Kecamatan; Mantang, Tambelan, Toapaya, dan Seri Kuala Lobam. Pada empat kecamatan ini, pelaksanaan kegiatan tinggal penyelesaian, bahkan sebagian besar sudah mencapai 100 persen. Adanya juga yang sudah melakukan Musyawarah Serah Terima (MDST).

Progress paling rendah berada di Kecamatan Gunung Kijang yakni 86 persen. Kegiatan berada di empat desa dengan jumlah kegiatan enam paket. Tiga diantaranya merupakan peningkatan kapasitas Usaha Ekonomi Produktif. Dari hasi evalusi antara UPK dengan TPK desa, diyakini semua kegiatan dapat diselesaikan menjelang akhir tahun 2014.

Kendati saat ini banyak kegiatan sudah selesai, bukan berarti pengendalian berakhir. Periode menjelang serah terima ini, tetap membutuhkan pengawasan yang ketat. Sebab, bagi pengurus UPK dan Fasilitator, pengawalan kegiatan dari awal hingga diserah terimakan, harus dapat memastikan bahwa kegiatan yang telah direncanakan berjalan dengan baik. Demikian penegasan Mindoko Abu Zubair, Fasilitator Kabupaten Keuangan dalam pertemuannya dengan Spesialis IEC RMC-1 Provinsi Kepri, Rabu (10/12) siang, di kantor Faskab Bintan.

 
Leave a comment

Posted by on December 10, 2014 in Laporan

 

Tags:

Prasarana Pendidikan Dari Usulan Kaum Perempuan

TA. 2014Salah satu kegiatan PNPM-MPd Tahun 2014 di Kecamatan Teluk Sebong adalah Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, dengan biaya Rp. 213.356.000,- dari BLM dan Swadaya Rp. 1.430.000,- . Prasarana pendidikan ini merupakan usulan kaum perempuan di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan.

 
Leave a comment

Posted by on December 5, 2014 in Berita

 

Tags: , ,

Progres PNPM-MPd Kabupaten Bintan Capai 64 Persen Per Oktober 2014.

Yustoto SK,S.Pi. Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten Bintan.

Yustoto SK,S.Pi. Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten Bintan.

Progress kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada akhir Oktober 2014 mencapai 64 persen. Kegiatan di lapangan, selain pelaksanaan fisik juga ada Pelatin han Ketrampilan Masyarakat (PKM).

Untuk  kegiatan Pelatihan Menjahit, Pelatihan Tata Rias, pelatihan Sablon di Kecamatan Gunung Kijang sudah akan melakukan kegiatannya, saat ini sedang dalam persiapan.

Sebelumnya kegiatan sempat stagnan menunggu pencairan BLM. Dana yang sudah tersalur sampai dengan akhir Oktober 2014 mencapai Rp 5,347,744,500 atau kurang lebih 80 persen dari dana yang cair sebesar   Rp 6,057,495,000.

Pencairan dan penyaluran dana BLM di Kabupaten Bintan per Oktober 2014.

Pencairan dan penyaluran dana BLM di Kabupaten Bintan per Oktober 2014.

Realisasi DOK Kabupaten Bintan per Oktober 2014.

Realisasi DOK Kabupaten Bintan per Oktober 2014.

Partisipasi warga pada pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd di Kabupaten Bintan pada bulan Oktober 2014.

Partisipasi warga pada pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd di Kabupaten Bintan per Oktober 2014.

Sementara, penyaluran dana DOK PNPM untuk kegiatan perencanaan mencapai Rp 33,643,000 tau enam persen. Beberapa kegiatan yang telah direalisasikan adalah pelatihan masyarakat Rp 118,129,900 atau 21,04%; bantuan transportasi pelaku dari unsur masyarakat senilai Rp 116,057,500 atau 21 persen; dan kegiatan penunjang lainnya Rp 25,056,800 atau empat persen; dari total dana DOK Kab Bintan yakni Rp 561,220,000.

Untuk partisipasi masyarakat, dalam pelaksanan tahapan program tercatat  9.176 orang warga ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan. Laki laki  4.653 orang (50,7%) dan perempuan 4,523 orang (49,3%) serta keterlibatan RTM berjumlah 5,117 orang (55,7%). Grafik disamping menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan tahapan kegiatan tertinggi di Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Tambelan dan Kecamatan Teluk Bintan. Berdasarkan data di ketiga Kecamatan tersebut menunjukkan kepedulian masyarakat tinggi. Ke-tiga kecamatan juga memperlihatkan capaian progress kegiatan sangat baik, dibanding kecamatan lainnya.

Terkait progress penanganan masalah Implementasi di Kabupaten Bintan, sampai akhir Oktober 2014, total kasus penyimpangan dana sebanyak 55 kasus dengan nilai (Rp.652,090.863). Kasus yang selesai berjumlah 48 kasus, pengembalian Rp.610.545.363,- (95,9%). Dengan demikian, sisa tujuh kasus yang belum selesai, total nilai penyimpangan dananya mencapai Rp. 31.605.500,-

Demikian executive summary Kabupaten Bintan untuk periode Oktober 2014.

 
1 Comment

Posted by on November 8, 2014 in Laporan

 

Tags: ,

Tanggung Renteng Mengatasi Masalah

Emiwati.S.IKom.Camat Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan.

Emiwati,S.IKom.Camat Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan.

Satu tahun berlalu sudah, semenjak Yudhi Alfindra dinonaktifkan sebagai Ketua UPK Kecamatan Seri Kula Lobam, penanganan masalah dugaan penyimpangan dana yang dilakukannya, belum kunjung selesai.

Pe-non aktifan Yudhi Alfindra, dikukuhkan pada Musyawarah Antar Desa (MAD), tanggal 18 September 2013. Musyawarah dihadiri utusan desa dan kelurahan se-Kecamatan Seri Kuala Lobam. Dalam MAD, berdasarkan bukti yang ada, Yudhi Alfindra, disangkakan telah melakukan penyelewengan dana PNPM Mandiri Perdesaan.

Semenjak itu, musyawarah di kecamatan dan desa, guna mencari penyelesaian, sudah berulangkali dilaksanakan. Namun, belum menghasilkan titik temu. Yudhi–sapaan tehadap Yudhi Alfindra–tetap tidak mengakui sangkaan yang ditujukan kepadanya. Banyak saksi sudah memberikan pernyataan tertulis, dan semuanya memperkuat sangkaan penyelewengan yang dilakukan oleh sang mantan Ketua UPK itu.

Dari pernyataan berbagai pihak terkait, perkiraan sementara nilai penyelewengan dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dilakukan Yudhi mencapai Rp 51 juta lebih. Dana itu berasal dari angsuran Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) sekitar Rp 19,8 juta dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sekitar Rp 31,5juta.

Jumlah tersebut, belum termasuk honor pengurus UPK yang lain dan Pendamping Lokal (PL). Firawaty –mantan serketaris UPK–mengaku tidak menerima honor sejak Januari sd Mei 2013 Rp.5.750.000,- dan tunjangan ransportasi Rp.800.000,- total Rp.6.550.000.-

Beberapa kelompok SPP juga mengakui telah membayar ansuran pinjaman, setelah dicek ke rekening ternyata dana tersebut belum disetorkan oleh pengurus UPK. Angusran tersebut antara lain; Kelompok Dagang Desa Teluk Sasah Rp. 5.600.000,- untuk dua bulan cicilan; Kelompok Delima, Desa Teluk Sasah Rp.4.022.000; Kelompok Dahlia, Desa Teluk Sasah Rp. 4.200.000,- Serta, beberapa kelompok SPP lainnya. Total nilai penyimpangan dari ansuran kegiatan SPP ini mencapai sekitar Rp 19,8 juta.

Selain pengembalian dana kegiatan SPP, mantan ketua UPK itu juga memakai dana UEP. Modusnya, melakukan peminjaman atas nama masyarakat. Beberapa nama peminjam dana Usaha Ekonomi Produktif yang dicatut Yudhi Alfindra adalah ; Yulizar pengajuan pinjaman sesuai proposal sebesar Rp. 10.000.000,- dipakai Yudhi Rp. 5.000.000,. S.Lehan pengajuan pinjaman sesuai proposal sebesar Rp.10.000.000,-dipakai Yudhi Rp. 3.000.000,- Dan, Agung pengajuan pinjaman sesuai proposal sebesar Rp. 7.000.000,- dipakai Yudhi Rp. 2.000.000. Modus ini tidak ada yang mengetahui kecuali intern kelompok. Masalahnya baru terungkap karena interaksi Yudhi Alfindra dengan anggota kelompok sudah tidak kunduksif.

Terkait dana operasional pengurus UPK lainnya serta Pendamping Lokal, Yudhi telah mengajukan klarifikasi tertulis. Semua sangkaan BKAD dimentahkan. Dana yang disebut BKAD, telah diserahkan kepada yang bersangkutan, papar Yudhi Alfindra dalam surat klarifikasinya kepada BKAD.

Yudhyi Allfindra, Ketua UPK Non Aktif.

Yudhyi Allfindra, Ketua UPK Non Aktif.

Perjalanan panjang, penanganan masalah ini telah menempuh berbagai upaya. Pendekatan persuasif oleh Fasilitator dan Camat, sudah tidak terbilang. Demikian juga oleh Pengurus BKAD. Pertengahan Juli 2014, Camat Seri Kuala Lobam, Emiwati,S.IKom, mencoba berkomunikasi via telepon dengan Yudhi. Hasilnya, kedua belah pihak menyepakati akan bertemu esok harinya, tanggal 18 Juli 2014, sekitar pukul 11.00 WIB.

Rupanya, janji tinggal janji. Ibu Emiwati selaku Camat Seri Kuala Lobam harus menuai kekecewaan. Sang mantan Ketua UPK itu mangkir. Hal yang diperjanjikan satu hari sebelumnya tak ditepati. Emiwati, terdorong oleh naluri seorang ibu, mencoba membangun komunikasi persuasif dengan harapan akan menemukan jalan tengah dari permasalahan penyimpangan dana PNPM-MPd di wilayah kerjanya. Fakta ini, semakin memperkuat dugaan bahwa Yudhi Alfindra, tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan masalah yang disangkakan kepadanya.

Ibu camat sudah mulai pesimis. Upaya yang telah ditempuh seakan menghadapi jalan buntu. Yudhi Alfindra sebagai terlapor tidak pernah mengakui sangkaan yang diajukan kepadanya. Bahkan sebaliknya, terlapor membagun opini bahwa dana tersebut disetorkan kepada aparat kecamatan.

Mendengar opini yang dibangunYudhi, Ibu Camat tidak berpangku tangan. Kabar itu ditanggapi dengan positif. Investigasi-pun dijalankan. Penanggungjawab Operasional Kecamatan (PJOK) dan aparat kecamatan lainnya yang disebut terlapor dimintai keterangan. Hasilnya, tidak ditemui indikasi keterlibatan mereka. “Kami bukan tidak mau menyelesaikan, tetapi selama ini yang bersangkutan tidak pernah mengakui perbuatannya,” imbuh Emiwati, dalam pertemuannya degan Faskab Bintan serta Spesialis IEC Provinsi Kepulaun Riau baru-baru ini.

Pada pertemuan itu, disarankan agar camat memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Antar Desa (MAD). Agendanya, pembahasan masalah penyimpangan dana dengan tersangka mantan ketua UPK.

Selain tetap mendorong proses hukum yang sedang dijalankan. MAD juga diharapkan membahas alternatif upaya lain yang bisa dilakukan agar Kecamatan Seri Kuala Lobam tidak kena sanksi program. Salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah semua desa berbagi ‘beban’. Dengan kata lain, semua desa turun tangan untuk menalangi dana yang diselewengkan. Pengembalian dilakukan ke rekening UPK, minimal 80 persen dari nilai penyelewengan yang ada.

Mendengar alternatif tersebut, Ibu Camat terpana. Bukan sulit mencari talangan yang menghantui beliu. Bukan pula kerja berat menghadang mata. Tetapi ucapan yang pernah dilontarkan pada masa lalu. Saat memberikan pengarahan kepada masyarakat sewaktu penyerahan bantuan modal untuk kegiatan SPP dan UEP. Waktu itu, Ibu Camat menegaskan bahwa pinjaman modal tersebut harus dipatuhi dan ditaati, jangan ada penyimpangan dan penyelewengan. Bila ada masalah dalam pengembalian pinjaman maka akan menjadi tanggungjawab bersama. “Rupanya apa yang pernah saya sampaikan kepada kelompok penerima mamfaat dan Pemerintah Desa, terjadi juga sekarang”imbuh Emiwati sambil mengenang arahannya itu kembali.

Proses Litigasi

Sejak tanggal 16 Mei 2014, kasus ini telah dilaporkan Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Seri Kuala Lobam kepada Polres Bintan.Beberapa pihak menilai, upaya yang ditempuh BKAD sangat tepat. Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan masalah dalam PNPM Mandiri Perdesaan, bila tidak memungkin lagi penyelesaian melalui upaya persuasif dan musyawarah, maka upaya litigasi merupakan alternatif pilihan yang bisa ditempuh.

Hingga sekarang, proses litigasi tengah berjalan. Surya Ningsih, bendahara saat Yudhi sebagai Ketua UPK, telah diundang Polres untuk dimintai keterangan. Juga beberapa kolompok SPP dan pelaku lain tingkat kecamatan. Demikian pula dengan Yudhi Alfindra, selaku terlapor, namun pada udangan pertama, yang bersangkutan tidak datang. Pihak Polres Bintan kembali melayangkan undangan berikutnya kepada Yudhi Alfindra . Yudhi Alfindra selaku terlapor sudah beberapa kali menghadap pihak Polres Bintan guna dimintai keterangan.

Sesuai surat Kepolisian Resort Bintan Nomor: B/82/VIII/2014/Reskrim, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, disebutkan bahwan laporan atas nama Sutarno tanggal 19 Mei 2014 tentang tindak pidana “Penipuan dan Penggelapan” yang dilakukan oleh ketua UPK non aktif Yudhi Alfindra,SE dana kelompok SPP dan dana UEP Program PNPM Mandiri Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, telah diterima dan dilakukan penyelidikan.

Juga disebutkan, Kepolisian Resort Bintan telah mengundang dan mengambil keterangan beberapa orang antara lain; Yullizar Bin Alim.S; Masrial Maspar; Ismatul Afna; Yusni Lasari; Rioni Linda Ningsih; Robaniyah; Tio Wenty Magdalena; dan Surya Ningsih. Hingga awal Oktober 2014, kasus ini masih dalam penyelidikan.

Lolos Dari Ancaman Sanksi

Mengingat waktu bertambah larut, titik terang penyelesian masalah belum kunjung tampak. Fasilitator PNPM-Mandiri Perdesaan Kabupaten Bintan, resah dan khawatir, ada kemungkinan kecamatan tidak boleh mencairkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)Tahun 2014. Sebab, nilai penyimpangan diatas Rp. 40 juta.

Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) PNPM Mandiri Perdesaan, salah satu indikator lokasi potensi bermasalah bila penyimpangan dana dilakukan oleh minimal satu orang dengan nilai penyimpangan sama dengan atau lebih dari Rp 40 juta atau saldo minimal yang belum dikembalikan sebesar Rp 40 juta. Kecamatan dengan nilai penyimpangan sebesar itu sudah termasuk lokasi potensi bermasalah.

Sanksinya, penundaan penyaluran dana BLM dari UPK ke Desa atau ke rekening Pokja, termasuk penundaan perguliran dana bergulir. Dampak selanjutnya, dana PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp 700 juta terancam tidak terserap di Kecamatan Seri Kuala Lobam. Tidak hanya itu, Gubernur dan Bupati juga akan dapat surat peringatan dari PMD Pusat. Adanya sanksi program ini, tidak lain dalam rangka meningkatkan efektifitas penerapan prinsip-prinsip good governance pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.

Menyadari hal tersebut serta tak ingin wilayahnya kena sanksi program, Emiwati selaku Camat segera melakukan rapat koordinasi kecamatan dengan BKAD dan pelaku lainnya. Pertemuan itu menyepakati, segera dilakukan Musyawarah Antar Desa (MAD) guna membahas masalah tersebut. Dan, awal September 2014, MAD dimaksud terealisasi. Peserta–terdiri dari wakil-wakil desa–sepakat menalangi pengembalian sebesar 80 persen atau senilai kurang lebih Rp 41juta. Semua Kepala Desa dan Lurah di Kecamatan Seri Kuala Lobam serta Camat memberikan pinjaman sebagai talangan sementara.

Tekat baik ibu camat, tidak sia-sia, dana sejumlah Rp 41 juta berhasil dihimpun. Pertengahan September 2014, UPK Kecamatan Seri Kuala Lobam mengantongi bukti, dana talangan tersebut sudah masuk di rekening UPK.

Adanya talangan ini, tidak tidak berarti proses hukum terhadap Yudhi Alfindra sebagai pihak terlapor, berhenti. BKAD beserta kepala desa se Kecamatan Seri Kuala Lobam bertekat, mereka tetap akan mendorong dan mengawal proses hukum yang telah berjalan.

Saat ini, masyarakat Kecamatan Seri Kuala Lobam, sudah dapat berlega hati. Ancaman sanksi program karena penyimpangan dana yang dilakukan mantan ketua UPK, sudah dapat teratasi. Paling tidak untuk sementara waktu. Dan, dana BLM-pun sudah disalurkan ke Desa. Aktifitas kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan kembali berjalan normal. Sembari menunggu dan mendorong proses litigasi yang sedang ditangani pihak Polres Bintan.

Satu pelajaran berharga yang telah dicontohkan oleh Emiwati,S.IKom selaku aparat pemerintah bahwa kebersamaan akan meringankan beban dalam mengelola masalah. Para pemangku kepentingan di Kecamatan Seri Kuala Lobam bersama masyarakat “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Tak rela jika pembangunan desa terkendala, karena ulah satu orang, akhirnya ketentuan tanggung renteng pun dijalani. Permasalah penyimpangan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Seri Kuala Lobam, senilai kurang lebih Rp 51 juta, akhirnya ditalangi secara bersama. (Sesvil/KIE Kepri)

 
1 Comment

Posted by on November 6, 2014 in Berita, Good Practices

 

Tags: ,

Executive Summary Kab.Bintan, September 2014

Executive Summary, September 2014

 
Leave a comment

Posted by on September 30, 2014 in Laporan